BGN Siapkan Pelaksana MBG Solo Raya dalam Mengantisipasi Risiko Hukum dan Isu Publik secara Efektif
Menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan program di lapangan tidaklah mudah, khususnya ketika mengantisipasi risiko hukum dan isu publik. Menyadari hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah proaktif dengan mempersiapkan para pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Solo Raya melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan strategi komunikasi publik. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 Maret 2026 di Surakarta, Jawa Tengah.
Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program
Pelaksana Program MBG Solo Raya diberikan pemahaman tentang potensi risiko hukum yang dapat muncul dalam penyelenggaraan program pemerintah. Selain itu, mereka juga diajarkan tentang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali para pelaksana program dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan program dengan efektif dan sesuai hukum.
Peran Penting Pemahaman Hukum
Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi pelaksana program. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lebih lanjut, pemahaman hukum juga akan membantu pelaksana program untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak awal, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Pengelolaan Komunikasi Publik yang Efektif
Selain pemahaman hukum, BGN juga menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif. Hal ini sangat penting mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap Program MBG sebagai bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional. Kemampuan untuk mengelola informasi dan merespons isu publik secara cepat dan tepat sangat diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan kondusif serta terhindar dari kesalahpahaman di masyarakat.
Manfaat Komunikasi Publik yang Baik
Hidayati menambahkan, komunikasi publik yang baik akan membantu memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan disinformasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaksana program untuk memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik.
Pelibatan Narasumber Berpengalaman
Kegiatan ini melibatkan narasumber dari bidang hukum dan strategi komunikasi yang sudah berpengalaman. Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai unsur pelaksana program di wilayah Solo Raya, antara lain Kepala Regional dan Wakil Regional Jawa Tengah, Koordinator Wilayah Kota Surakarta, Koordinator Wilayah Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Wilayah Kabupaten Boyolali, Koordinator Wilayah Kabupaten Karanganyar, Koordinator Wilayah Kabupaten Wonogiri, serta peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) se-Solo Raya.
